Menko Polhukam: Partisipasi politik masyarakat dalam kategori baik
Rabu,togel 100 net 2 Oktober 2024 11:20 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memberi keterangan di sela Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri/am.
Antisipasi keamanan TNI Polri ini benar-benar harus dijaga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menilai bahwa partisipasi politik masyarakat, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, masuk kategori baik.
"Kalau kami lihat, partisipasi masyarakat memang masih kategori baik. Di daerah, masyarakat memiliki jagoannya masing-masing. Mereka pasti akan mendorong jagoannya sampai menang," ujar Hadi di sela Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Rabu.
Penilaian tersebut ia peroleh melalui berbagai kunjungan ke daerah, seperti Jayapura, Papua; Makassar, Sulawesi Selatan; Bali; Yogyakarta; serta Medan, Sumatera Utara.
Sebagaimana penilaian Hadi, aktifnya partisipasi masyarakat untuk memperjuangkan calon kepala daerah masing-masing memiliki kerentanan tersendiri.
"Kerawanannya, mereka ingin mempertahankan jagoannya itu sampai titik darah penghabisan," kata Hadi.
Oleh karena itu, Hadi mengelompokkan kemungkinan terjadinya konflik menjadi dua sesi, yakni konflik di lapangan dan konflik di Mahkamah Konstitusi, mengingat MK merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili sengketa hasil pilkada.
Hadi memastikan keamanan wilayah pascaputusan MK menjadi prioritas sebab putusan MK disiarkan langsung ke masing-masing daerah.
"Biasanya putusan MK langsung streamingke wilayah. Di wilayah, semua tidak siap kalah karena semuanya ingin menang. Kami antisipasi supaya jangan sampai ada kerusuhan di wilayah," kata Hadi.
Ia mengantisipasi keamanan wilayah dengan meningkatkan sinergi antara TNI, Polri, dan BIN dalam melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi konflik. Pemetaan tersebut bertujuan menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan.
"Antisipasi keamanan TNI Polri ini benar-benar harus dijaga," tambah Hadi.
Masa kampanye Pilkada 2024 telah dimulai sejak 25 September hingga berakhir pada 23 November 2024. Setelah itu, masuk masa tenang pada 24–26 November dan pemungutan suara dilaksanakan pada 27 November 2024.
Selanjutnya, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada 27 November hingga 16 Desember 2024.
Baca juga: Menko Polhukam mandatkan KPU-Bawaslu perkuat koordinasi untuk pilkada Baca juga: Menko Polhukam: Jatim daerah dengan kerawanan rendah saat pilkada Baca juga: Menko Polhukam ajak seluruh pihak jaga stabilitas politik dan hukum
