main pasti sydney spgtoto: Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 September
b-geeks.com - Info Terkini Seputar Dunia Politik, Ekonomi, dan Teknologi: 2024-10-28 15:30:42 Penulis: main pasti sydney spgtoto: Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 September Komentar
main pasti sydney spgtoto Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 SeptemberKamis, 26 September 2024 16:04
jitu sdy 2d martabetoto 。
Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 September
- Kamis,main pasti sydney spgtoto 26 September 2024 16:04 WIB
jadi masing-masing kabupaten, kota, provinsi harus punya satu undang-undangJakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang telah selesai dibahas pada tingkat pertama dan akan masuk rapat paripurna pada 30 September 2024 yang merupakan Rapat Paripurna DPR RI Akhir Masa Jabatan 2019–2024.
Doli mengatakan hal itu sudah disepakati pada rapat Badan Permusyawaratan (Bamus) yang berlangsung pada Kamis ini.
Menurut ia, 79 RUU Kabupaten/Kota itu merupakan produk legislasi terakhir yang akan disahkan pada akhir masa jabatan DPR RI periode 2029–2024.
"Setelah kemarin selesai rapat kerja di sini, pimpinan tadi kami sudah diundang dalam rapat Bamus, sesuai agenda tanggal 30 September," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Baca juga: Komisi II DPR setujui 79 RUU Kabupaten/Kota dibawa ke Rapat Paripurna
Ia menjelaskan urgensi perancangan puluhan UU itu dilakukan untuk menetapkan alas hukum pembentukan kabupaten dan kota yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pembentukan 79 kabupaten dan kota itu masih beralaskan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 pada masa Republik Indonesia Serikat.
Jika tidak disesuaikan, lanjut Doli, kabupaten dan kota itu bisa mengalami masalah yurisdiksi dan bisa dianggap bukan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selama ini, jelas Doli, ada aturan pembentukan beberapa daerah yang masih tergabung dalam satu undang-undang. Padahal, UUD 1945 mengamanatkan setiap kabupaten, kota, dan provinsi harus memiliki masing-masing satu undang-undang.
Baca juga: Mendagri: 79 RUU Kabupaten/Kota beri kepastian hukum
Doli menambahkan bahwa 79 RUU Kabupaten/Kota yang akan disahkan itu termasuk dalam klaster RUU Kabupaten/Kota III, VI, dan V.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI sudah menuntaskan 27 RUU Kabupaten/Kota pada klaster I dan 26 RUU Kabupaten/Kota pada klaster II.
"Alhamdulillah, sekarang kita sudah pecah, jadi masing-masing kabupaten, kota, provinsi harus punya satu undang-undang," katanya.
Baca juga: Pemerintah dan DPR sepakati 122 RUU Kabupaten/Kota di-"carry over"
Baca juga: Rapat Paripurna DPR RI setujui 26 RUU kabupaten/kota menjadi UU
Baca juga: Rapat Paripurna setujui 27 RUU kabupaten/kota jadi usul DPR RI
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
PT DI tekankan RI perlu kuasai teknologi kunci dalam pengadaan Rafale
PT DI tekankan RI perlu kuasai teknologi kunci dalam pengadaan RafaleJumat, 27 September 2024 22:222024-10-28PSSI fokus kompetisi sepak bola putri usia 15
Sepak Bola NasionalPSSI fokus kompetisi sepak bola putri usia 15-17 untuk seleksi timnasSelasa, 28 M2024-10-28Indra Sjafri: Turnamen Toulon jadi uji coba berkualitas timnas U
Indra Sjafri: Turnamen Toulon jadi uji coba berkualitas timnas U-20Jumat, 24 Mei 2024 09:17 WIBPara2024-10-28SDN Buaran 01 dan SDN Kunciran 4 B juarai Milklife Soccer Tangerang
Sepak Bola NasionalSDN Buaran 01 dan SDN Kunciran 4 B juarai Milklife Soccer TangerangJumat, 31 Mei2024-10-28Menpan RB apresiasi Kemenhub lakukan simplifikasi ratusan aplikasi
Menpan RB apresiasi Kemenhub lakukan simplifikasi ratusan aplikasiSelasa, 1 Oktober 2024 15:57 WIBMe2024-10-28PSSI mulai jual tiket pertandingan Indonesia vs Tanzania
Sepak Bola NasionalPSSI mulai jual tiket pertandingan Indonesia vs TanzaniaMinggu, 26 Mei 2024 19:292024-10-28
Komentar