togel4d

kemenangan 4d slot: Istana jelaskan ketentuan Presiden boleh ikut kampanye politik pilkada

Author: b-geeks.com - Info Terkini Seputar Dunia Politik, Ekonomi, dan TeknologiTag:rtp slot2024-11-15 11:54:46Komentar(0)

kemenangan 4d slot Istana jelaskan ketentuan Presiden boleh ikut kampanye politik pilkadaMinggu, 10 November 2024 16:25 hongkong pools net

Istana jelaskan ketentuan Presiden boleh ikut kampanye politik pilkada

  • Minggu,kemenangan 4d slot 10 November 2024 16:25 WIB
Istana jelaskan ketentuan Presiden boleh ikut kampanye politik pilkada
Tangkapan layar - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan melalui tayangan video di Jakarta, Senin (4/11/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan ketentuan bahwa Presiden Prabowo Subianto diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye politik dalam hal ini terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) asal tidak menggunakan fasilitas negara saat pelaksanaannya.

Tidak hanya Presiden, para menteri yang bertugas juga diperbolehkan mengikuti kampanye dengan syarat serupa yaitu tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.

"Presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye, dengan ketentuan tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye, atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti," kata Hasan Nasbi dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hasan secara khusus mengatakan posisi Presiden Prabowo saat ini masih berhubungan erat dengan kegiatan politik yaitu sebagai ketua umum partai.

Tentunya sebagai ketua umum, menurut Hasan posisi Prabowo jelas mendukung calon-calon kepala daerah yang direkomendasikannya untuk maju dalam kontestasi politik.

"Calon yang direkomendasikan oleh Partai Pak Prabowo (Gerindra) tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau," jelas Hasan.

Aturan yang sama juga berlaku untuk Menteri yang diperbolehkan melakukan kampanye calon kepala daerah, apabila menteri terkait berasal dari partai tentunya ia akan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang diusung partainya.

Terkait dengan netralitas, aturan tersebut menurut Hasan hanya berlaku untuk para aparatur sipil negara (ASN), Polri, serta TNI.

"Aturan netralitas itu ditujukan bagi TNI/Polri dan para ASN. Menteri-menteri terutama yang berasal dari partai politik juga boleh mengendorsecalon, bahkan boleh berkampanye," kata Hasan.

Terkait dengan Pilkada, saat ini Indonesia tengah bersiap menuju masa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung di 27 November 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Baca juga: Menko Polkam ingatkan pejabat negara terkait netralitas dalam pilkada
Baca juga: MK perjelas aturan syarat kepala daerah dan pejabat ikut kampanye
Baca juga: Pejabat negara harus kirim surat cuti minimal 3 hari sebelum kampanye

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Berita Terkait
  • PUBG Mobile gelar kampanye hari kemerdekaan bersama Bigetron

    PUBG Mobile gelar kampanye hari kemerdekaan bersama Bigetron

    2024-11-15 11:23

  • Sugiono pastikan siap ditempatkan di mana pun demi dukung Prabowo

    Sugiono pastikan siap ditempatkan di mana pun demi dukung Prabowo

    2024-11-15 11:16

  • Plt Gubernur Sumbar sambut kedatangan empat WNI dari Lebanon

    Plt Gubernur Sumbar sambut kedatangan empat WNI dari Lebanon

    2024-11-15 11:01

  • Sekjen Gerindra sebut pertemuan Prabowo

    Sekjen Gerindra sebut pertemuan Prabowo

    2024-11-15 11:01

  • Menpora buka peluang peserta "Esports" berkesempatan gabung timnas

    Menpora buka peluang peserta "Esports" berkesempatan gabung timnas

    2024-11-15 10:46

  • MPR serahkan undangan pelantikan Prabowo

    MPR serahkan undangan pelantikan Prabowo

    2024-11-15 10:08

Komentar