当前位置:
bangkek hk wanwantoto: DKPP RI: Penyatuan UU Kepemiluan dapat tingkatkan kualitas demokrasi
时间:2024-11-01 10:34:06 出处:togel hongkong阅读(143)
DKPP RI: Penyatuan UU Kepemiluan dapat tingkatkan kualitas demokrasi
- Jumat,bangkek hk wanwantoto 27 September 2024 12:11 WIB
Karena ketika regulasi terus berubah-ubah pada saat tahapan, itu akan memengaruhi kualitas demokrasi kita.Kabupaten Bogor, Jabar (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyebut wacana penyatuan Undang-Undang Kepemiluan, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dapat meningkatkan kualitas demokrasi.
"Harapan saya, tidak ada lagi peraturan-peraturan kepemiluan yang muncul di saat-saat tahapan yang ternyata membuat kegaduhan-kegaduhan publik secara luar biasa, seperti yang terakhir kita saksikan bersama yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat dikonfirmasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Menurut Heddy, regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja, tetapi turut meningkatkan kualitas demokrasi.
"Itu sebenarnya yang jadi perhatian kami. Kami berharap tahun ini pada pemerintahan yang akan datang akan muncul regulasi kepemiluan kita yang ajek sehingga tidak mudah diubah pada saat tahapan," ujarnya.
Ia melanjutkan, "Karena ketika regulasi terus berubah-ubah pada saat tahapan, itu akan memengaruhi kualitas demokrasi kita."
Baca juga: Pemohon uji materi UU nilai penting ada kotak kosong setiap pilkada
Baca juga: Warga Kendal uji materi ketentuan cuti kepala daerah dalam UU Pilkada
Selain itu, dia mengatakan bahwa peningkatan kualitas demokrasi menjadi perhatian pihaknya karena berdasarkan laporan Indeks Demokrasi 2023 oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia menempati peringkat ke-56 atau turun dua posisi dari laporan 2022, yakni 54. Padahal, Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
"Artinya apa? Pemilu kita belum dilaksanakan sesuai dengan harapan semua pihak, termasuk harapan seluruh pemimpin bangsa ini. Masih banyak kritik ke sana kemari dalam hal pelaksanaan, dan itu adalah kewajiban kita bersama untuk melakukan perbaikan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan regulasi juga perluk dengan mempertimbangkan jumlah perkara pelanggaran etik pada Pemilu 2024 yang ditangani pihaknya per 25 September pukul 20.15 WIB.
"Selama setahun ini saja, belum setahun, baru 9 bulan, sudah mencapai 514 pengaduan perkara etik, dan yang sudah disidangkan sampai 314," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung merekomendasikan agar Rancangan UU Pemilu untuk dibahas di awal 2025 oleh anggota DPR RI periode 2024—2029.
Menurut dia, revisi tentang aturan pemilu sebaiknya dengan jarak waktu yang jauh dengan agenda pemilu.
"Merevisi undang-undang yang terkait dengan politik, jangan dekat-dekat dengan agenda politik," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
分享到:
上一篇:Sekjen: IKN jadi pertimbangan Anggota DPR tak lagi dapat rumah dinas
下一篇:103 senator deklarasi dukung Sultan Najamudin jadi Ketua DPD 2024
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- Cak Imin apresiasi Fraksi PKB perjuangkan pemulihan nama baik Gus Dur
- Timnas naik empat tingkat, Erick: Bukti keseriusan majukan sepak bola
- Malut United akan habis
- PSSI akan carter pesawat untuk hemat tenaga pemain timnas pada Oktober
- Kemendagri: Sumedang jadi "role model" pembinaan desa di Indonesia
- Jabar tembus final sepak bola usai taklukkan Kalsel lewat adu penalti
- Prediksi susunan pemain Indonesia vs Maladewa: tanpa Welber dan Kaka
- Pelatih timnas putri temukan dua pemain potensial di PON 2024
- Atalia Praratya ingin perjuangkan program di bidang sosial kemanusiaan